MinergyNews.Com, Sumbawa besar - Dari informasi yang disampaikan Mining Contribution Development Watch (MCDC) kepada MinergyNews.Com, dikatakan  rencana besar-besaran Lembaga Olah Hidup (LOH) untuk mengerahkan ratusan  bahkan ribuan masyarakat lingkar tambang ke DPRD Sumbawa ternyata  membawa dampak yang cukup menyakitkan bagi LOH. Pada hari Sabtu 30 Maret 2002 yang diprediksikan sebagai ajang kemenangan  LOH untuk memprovaksi masyarakat lingkar tambang malah membawa  kecurigaan vertikal dan horisontal antara sesama masyarakat, LSM dan  pemerintah.
Setting awal dari LOH Bahwa pada hari Sabtu ini mereka akan membawa Isue  Tailing PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang memang selama ini menjadi  komoditas Isue LOH seyogyanya memberi pengertian baru dalam masyarakat  malah merembet pada berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
Pada kesempatan sebelumnya LOH mengklaim bahwa mereka akan  mengerahkan ratusan bahkan ribuan masyarakat lingkar tambang, ternyata pada sabtu ini namun mereka hanya membawa massa 115 orang yang konon katanya  mereka berasal dari masyarakat Lingkar tambang. Namun rekayasa akhirnya terkuak disaat dialog diruang DPRD Sumbawa, ternyata masyarakat lingkar tambang hanya berjumlah 30 orang.
Di awal dialog yang memang didominasi oleh peran LOH. Mereka memaparkan bahaya Tailing bagi kelangsungan masyarakat lingkar tambang. Paparan mereka  cukup teoritis meskipun tidak didukung oleh data-data tekhnis yang memadai. kecurigaan mulai timbul dan menimbulkan tanda tanya bagi Demonstran ketika  Pemda dan DPRD Sumbawa ingin mengetahui yang mana saja masyarakat  lingkar tambang dalam Demonstrasi tersebut.
Secara spontanitas masyarakat dari lingkar tembang berdiri dan ternyata hanya  berjumlah 30 orang. Dalam kesempatan tersebut akhir LOH yang dipimpin oleh  Yani Sagaroa mulai terpojokkan.  Karena sebagian peserta Demonstrasi mulai membuka diri. Hampir 80 persen peserta demonstrasi ternyata hanya rekayasa yang memang sengaja di bayar.
                            Dilain pihak tutuntutan awal yang diarahkan untuk persoalan Tailing makin bias sampai kearah persoalan pembesasan tanah, dan target akhir dari tuntutan LOH tersebut adalah menutup operasi PT NNT.  Seorang anggota Demonstrasi yang bernama Halimah mengatakan , selama ini  mereka banyak dibantu oleh PT. NNT. Malah dia mendapat bantuan usaha 25 juta  rupiah. Bersedianya dia ikut demonstari ke DPRD Sumbawa di sebabkan oleh  provakasi LOH  terhadapnya. Begitu juga masyarakat lainnya yang berasal dari Sekongkang  maupun Tongo, ungkap Halimah. Sementara itu kelompok lain yang menyertai LOH dalam Demonstrasi tersebut   adalah Ampera, Forkot, dan BEM UNSA mulai menjaga jarak karena kejadian  tersebut. Hasil dialog antara LOH, Komponen masyarakat, DPRD Sumbawa,  Pemda Sumbawa dan PT. NNT disepakati beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menghindari pertikaian vertikal maupun horisontal diantaranya: pertama,   membentuk Tim independen untuk menangani isue Tailing, kedua, masyarakat  tetap mengingikan bantuan PT NNT yang selama ini merupakan bagian dari  pemberdayaan masyarakat PT NNT, dan ketiga, menginventarisasi kembali  proses pembebasan lahan perrtambangan. Dalam kesempatan tersebut PT NNT yang diwakili oleh Malik Salim dan Ikhlasuddin Jamal merespon baik apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Harapan terbesar dari PT NNT bahwa apa yang selama ini menjadi bagian        pemberdayaan masyarakat jangan sampai tumpang tindih dengan peran Pemda  Sumbawa.  PT NNT tidak menginginkan kesan bahwa merekalah yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkar tambang daerah Benete tersebut. Untuk menjalankan      program ini PT NNT mendesak komitment pemerintah daerah untuk saling  berkoordinasi tentang pembangunan di lingkar Tambang.  Masyarakat dibuat tercengang ketika PT NNT memaparkan program yang selama   ini mereka lakukan di lingkar tambang. Padahal program tersebut sudah  menunjukkan tanda keberhasilan bagi masyarakat lingkar Tambang. Pemda        Sumbawa dalam paparannya mengenai status tanah yang telah dibebaskan  memberikan penjelasan yang cukup rinci.
Persoalan yang timbul disaat pembebasan dilakukan, banyak masyarakat yang  mengaku memiliki hak atas tanah yang dijadikan areal pertambangan. Padahal tanah tersebut adalah tanah negara. Dalam tata pemerintahan Sumbawa ternyata masyarakat Sumbawa sama sekali tidak mengenal tanah adat atau yang biasa  disebut tanah ulayat. Sebenarnya status tanah adat inilah yang menjadi tuntutan LOH terhadap PT NNT disampaing isue tailing yan saat ini masyarakat sudah mulai jenuh. Dalam     pembelaannya Yani Sagaroa sebagai ketua LOH, Isue Tailing malah dibelokkan  menjadi Isue ketidakberdayaan Pemda Sumbawa untuk memperjuangkan Royalti  dari PT NNT agar langsung di bayarkan ke Pemda Sumbawa bukan melewati pemerintah pusat.
Salah seorang Demonstran mengakui langkah ini diambil Yani untuk menutup rasa malunya karena rekayasa selama ini  benar-benar terbongkar. Dilain pihak PT. NNT dengan terbuka menerima masukkan, kritikan dan informasi dari  masyarakat. Hal ini adalah langkah untuk menghindari disinformasi yang  berkembang dalam masyarakat. hall ini diakui oleh PT. NNT kesalahan informasi sekecil apapun akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.(MNC-2)